/ / Lingkungan dan Pembangunan

Lingkungan dan Pembangunan

by Abdul Hakim / October, 2019.

Gambar


Pelantikan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin bertepatan hari ini pada 20 Oktober 2019.  Beberapa jam sebelumnya, media secara penuh memberitakan persiapan dan hal-hal terkait mengenai pelantikan. Hanya saja, saya terkesima pada salah satu reportase yang menilik hasil pembangunan Presiden Jokowi pada periode sebelumnya. Mengenai ekonomi, hukum, politik, dan hal yang paling tercatat pada benak saya adalah pada aspek lingkungan hidup dan kehutanan.

Reportase tersebut, mencatat permasalahan utama lingkungan kali ini adalah pada fenomena kebakaran hutan yang marak terjadi. Begitupun, beberapa minggu sebelum ini, pemberitaan juga penuh dengan kondisi kehutanan sampai akibat kabut asap yang menutup berbagai kota, bahkan menunda jadwal penerbangan di salah satu bandara. Kondisi kehutanan dan fenomena yang melingkupinya, juga telah menjadi perhatian para peneliti dan akademisi di Indonesia. Sebut saja, kajian yang terkait dengan pendidikan saya di politik, ada Herman Hidayat yang mengkaji "Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi". Masalah deforestasi atau kerusakan hutan dikaji dengan melihat perkembangan kebijakan yang berlaku, dalam periodisasi kepemimpinan politik yang melingkupinya. Begitupun, ada Deni Bram yang mengkaji, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Pentingnya aspek lingkungan juga membawa saya pada ingatan sebuah karakter dalam Film Negeri van Oranje yang diangkat dari novel berjudul sama dan ditulis oleh Wahyuningrat. Salah satu karakternya bernama Wicak, ia memiliki pengalaman untuk keluar masuk hutan dengan permasalahan lingkungan yang melingkupinya, sampai akhirnya tokoh ini dapat menempuh studi di Universitas Wageningen, salah satu kampus lingkungan di Belanda. Terlihat akan hal ini, aspek lingkungan telah masuk pada ruang hiburan kita yang mungkin tak kita sadari.

Bahkan, Greta Thunberg, aktivis lingkungan yang berasal dari Swedia dan masih berusia 16 tahun. Telah mampu untuk membawa isu lingkungan, terutama perubahan iklim yang ia sebut sebagai ‘krisis’ pada pembicaraan masyarakat internasional. Ia mengawali dengan aksi mogok sekolah, duduk di luar Riksdag (lembaga legislatif Swedia) dan membawa poster Skolstrejk för klimatet yang berarti mogok sekolah untuk iklim. Kali ini, ia pun banyak berbincang pada forum-forum internasional dalam membicarakan isu lingkungan yang perlu menjadi perhatian khusus. Begitupun, saat aksi mogok sekolah yang dikenalkannya, saat ini telah menjalar ke berbagai negara lainnya sebagai aksi Fridays For Future.

Hanya saja, ada satu dilema terkait lingkungan dalam sebuah negara. Anna Zimmer dalam kajiannya ‘Urban Political Ecology’, telah menunjukkan bahwa aspek lingkungan setidaknya akan menghadirkan pihak pemenang dan pihak yang kalah. Fenomena yang muncul misalnya, ada wilayah yang kekurangan air bersih di permukiman kumuh kota, tetapi di wilayah lain, ada akses air yang berlebih, dimana gedung perhotelan berdiri di atasnya.

Ada pun saya memiliki pengalaman terkait hal ini. Saat saya pulang ke Majalengka pada Juni 2019, jalan raya yang menghubungkan Bandung-Cirebon di depan desa tidak seramai dulu. Sebab, kendaraan banyak yang beralih pada jalan tol Cipali yang juga melintasi wilayah Majalengka. Beberapa warga yang saya dengarkan ceritanya, mengungkapkan bahwa warung makan kini tak memiliki pasar dari aspek transportasi yang melintas. Selain itu, pembangunan yang bertendensi industrialisasi di kampung saya, tepatnya di Desa Sinarjati, Dawuan, Majalengka, pun makin berkembang. Awalnya hanya pabrik keramik dan garment, kemudian muncul pabrik lain seperti sepatu, tekstil, dan gudang tempat bongkar pasang muat beberapa merk. Pada satu sisi, angkatan kerja bisa masuk di dalamnya, begitupun pada sisi lain, prosentase lahan pertanian makin berkurang.

Pada aspek global, dilema terkait lingkungan, setidaknya telah menghadirkan kategorisasi. Dimana, negara maju sedang mencari cara tentang bagaimana mengelola lingkungan yang lestari. Hanya saja, pada sisi lain, negara berkembang memiliki dilema antara mengejar pembangunan terlebih dahulu agar tak tertinggal dengan negara maju atau pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Apalagi, hal ini menjadi tantangan bagi negara yang sedang mengejar pembangunan dan memiliki sumber daya alam yang amat besar di dalamnya.

Lingkungan yang awalnya menjadi perhatian komunitas kecil seperti pemerhati lingkungan, akademisi, peneliti dan ilmuwan pada dekade 60an atau 70an. Berubah pada pembicaraan masyarakat internasional, sejak realisasi Hukum Internasional Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia pada 1972. Kemudian berlanjut pada pembicaraan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di New York pada 2015. Aspek pembangunan di berbagai negara, perlu memiliki arah pokok lingkungan dalam perencanaannya.

Sekalipun, lingkungan memiliki sifat yang paradoks dalam pembangunan. Bahwa ada pihak yang menang dan kalah. Pembangunan tetap perlu berjalan dengan berbagai programnya. Salah satu aspek yang perlu dikenali oleh para pemimpin daerah adalah gagasan mengenai ecodevelopment atau pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan ini, bukan sekadar program untuk menaikkan pendapatan daerah. Melainkan, mengandung makna untuk mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu program yang perlu dijadikan contoh, yakni Program Kampung Tematik yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Program ini memiliki arah untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar permukiman. Perhatian utama program ini berupa: Pertama, mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh / peningkatan / perbaikan kondisi lingkungan. Kedua, peningkatan penghijauan wilayah yang intensif. Ketiga, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif. Keempat, mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (pemberdayaan). Program prioritasnya berupa bentuk Kampung Ramah Anak di Kelurahan Kuningan, Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, sampai Kampung Anggrek di Kelurahan Mijen, dan lain sebagainya.

Melihat berbagai pembangunan yang berlangsung di Kota Semarang, sebagaimana kota tempat saya tinggal saat ini. Satu upaya yang berhasil dan sangat popular dari acuan program kampung tematik di Kota Semarang adalah kehadiran Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan. Kampung ini kian dikenal sebagai destinasi wisata baru dan menarik. Bahkan, telah masuk pada berbagai pemberitaan internasional.

Analisis sederhana yang penulis lakukan pada Kampung Pelangi. Yakni menggunakan perspektif ‘Politik Lingkungan’ dalam menemu-kenali fenomenanya. Perspektif ini, setidaknya melihat pada dua aspek utama suatu fenomena, berupa kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat lokal. Kampung Pelangi pun dihadirkan oleh program yang terarah dan konsisten dari pemerintah, melalui program kampung tematik dengan salah satu acuannya yaitu pengubahan kampung kumuh menjadi tidak kumuh lagi, sebagaimana sebelum pembangunan Kampung Pelangi. Begitupun, adanya peran aktif masyarakat lokal dalam menerjemahkan arah program pemerintah. Melalui gotong royong, membangun kampung berwarna-warni, dan menyebarluaskannya pada masyarakat lain sebagai destinasi wisata baru. Pendapatan dari aspek pariwisata pun kini menjadi hasil yang baik bagi masyarakat setempat.

Melihat berbagai hal di atas, lingkungan memang telah menjelma isu bersama masyarakat global dan menjadi dilema dalam paradoks pembangunan. Oleh karena itu, lingkungan perlu diupayakan secara khusus dalam keharmonisan hubungan sosial-politik di ruang publik. Wujudnya hadir dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu dipahami oleh setiap pemimpin daerah dan masyarakat. Agar sifat pembangunan berawawasan lingkungan dikenali bersama sebagai pembangunan yang mampu menyejahterakan. Belajar dari berbagai pembangunan daerah lain yang telah terbukti membawa kesejahteraan. Sudah semestesinya dilakukan, sebab sifat saling belajar dalam menentukan program pembangunan yang menyejahterakan masa kini, tanpa mengorbankan generasi mendatang adalah upaya bersama dalam menjaga kelestarian. Begitupun, melalui perspektif ‘Politik Lingkungan’, setidaknya penulis menemukan pola pemahaman yang perlu diketahui pada aspek ini, yakni peran aktif pemerintah dalam bentuk kebijakan atau program yang mengenal kondisi lingkungan, partisipasi masyarakat lokal yang responsif dalam pembangunan, dan kondisi lingkungan yang dipahami bersama sebagai sistem yang melingkupi kehidupan kita sebagai satu jaringan.



Tulisan ini juga diterbitkan di Pandjer School.

No comments:

Post a Comment